Warganet – Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Palembang Banjir dan Banjir Lagi, Mau Sampai Kapan ? dengan tema “Model dan Manajemen Efektif Guna Penanggulangan Permasalahan Banjir di Kota Palembang” di kantor DPD RI Palembang, Kamis (7/5/2026).
Narasumber Walikota Palembang periode 2003-2013, Dr (c) Ir H Eddy Santana Putra MT , Sejarawan dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Dedi Irwanto MA , Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Palembang Ir. H. Akhmad Bastari, ST.,MT.,IPM.,ASEAN Eng.
Turut hadir diantaranya pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Dinas Perhubungan Kota Palembang, perwakilan organisasi mahasiswa, pemuda, Lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum dan media.
Walikota Palembang periode 2003-2013, Dr (c) Ir H Eddy Santana Putra (ESP) MT menilai perlu ada manajemen pengendalian banjir kedepan di kota Palembang.
“Kita beri masukan ke Walikota, apa yang harus dilakukan dan pak Ratu Dewa ini orangnya suka belajar, alhamdulilah dia datang kesaya bertemu kami, diskusi panjang urusan banjir ini dan dia paham belum masalah banjir ini krusial yang harus diprioritaskan untuk di tangani segera,” katanya.
Menurutnya untuk penanganan banjir ini perlu penambahan satgas, penambahan tempat sampah agar orang tidak membuang sampah lagi di sungai dan saluran, perlu peralatan eksavator guna pengerukan di saluran-saluran.
ESP menyarankan ke Walikota Palembang untuk membuat gerakan sekaligus mengumpulkan camat, lurah dan seluruh OPD dan jajaran untuk melaksanakan gotong royong.
“Kebetulan juga ada instruksi dari Presiden, Gerakan Indonesia Asri yang harus dilakukan selasa dan jumat, kalau saya sarankan jangan selasa , jumat yang penting kita laksanakan itu , yang bagus khan hari libur, kalau selasa, jumat jam 06.00 orang sudah pergi ke kantor kemana, kesekolah tapi kalau sabtu atau minggu, mulai jam 06.00 sampai jam 07.00 atau jam 08.00 serentak gotong royong di rumahnya masing-masing, didepan rumahnya masing-masing, dilingkungannya masing-masing,” jelasnya.
Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Palembang Ir. H. Akhmad Bastari, ST.,MT.,IPM.,ASEAN Eng. mengatakan, ditahun 2026 program banjir akan berjalan dan secara fisik di tahun 2027 dan ada perubahan siknifikan di akhir tahun 2027.
“Kita punya program baik bantuan dari provinsi, nasional dan kita juga minta bantuan ke internasional dan diharapkan banjir di kota Palembang dapat di minimalisir, ketinggiannya, waktunya dan luasan genangan akan berkurang,” bebernya.
Selain itu menurutnya Sungai Musi sudah lama tidak di keruk sehingga sedimentasinya agak tinggi.
“Kota Palembang adalah kota rawa dan topografinya agak datar sehingga sedimentasinya tinggi, sehingga ada penyumbatan di sungai bahkan anak sungai bahkan di drainase kota Palembang, yang dilakukan sekarang adalah harus berkerja lebih keras dan sedimentasi yang terjadi itu akan minimal sehingga daya tamping air akan ditempat-tempatnya , anak -anak sungai akan lebih maksimal sehingga air tidak lagi menyebar lagi di jalan dan di tempat pemukiman penduduk,” jelasnya.
Sementara, Dr. Dedi Irwanto, M.A., menilai banjir di Kota Palembang kerap dikaitkan dengan dua hal yang sering dijadikan kambing hitam, yakni faktor sejarah dan faktor alam.
“Apakah benar demikian. Kalau faktor sejarah. Ketika Palembang dijadikan gemeente 1 April 1906. Dalam memodernisasi kota Palembang, dinas pertama yang dibentuk pemerintah Belanda adalah BOW atau Dinas PU,” katanya.
Selain itu menurutnya, sebelum Palembang dijadikan Kota Daratan, maka BOW melakukan penyidikan mendalam melalui ahli tata kota air yang terkenal saat itu, Rudolf van Dick. Penyelidikan ini memberi 2 rekomendasi. Pertama, yang boleh ditimbun adalah sungai buatan, sedangkan sungai alami tiap tahun harus dianggarkan pemeliharaan.
Selain itu, menurutnya pada masa kolonial pada Dinas PU ditempatkan orang-orang sesuai keahliannya. Sehingga banjir diprogamkan dalam tiga hal utama. Pencegahan sebelum banjir, penanganan ketika banjir, dan pemulihan kondisi pasca banjir. Yang selalu dilakukan setiap tahun secara konsisten.
“Inilah yang kemudian menurut saya, kalau kacamata alam, tidak bisa dijadikan patokan untuk melihat banjir di masa kini. Konsisten yang dilakukan masa kolonial ini yang hilang dalam menghadapi banjir. Pada masa sekarang, harusnya tiap pergantian walikota, program penanganan banjir harus selalu dilanjutkan. Sehingga tidak menjadi warisan dari walikota sebelumnya yang cenderung tidak peduli pada persoalan kota,” katanya.
Selain itu menurutnya, harus ada data spasial yang baik dan membatasi izin perumahan dengan tegas. Serta harus ada city planning yang baik dan jelas dalam mengendalikan banjir. Ini tidak akan goal, kalau pemimpin kota hanya diam dan terlalu percaya dengan laporan anak buah.
Sedangkan pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB mengaku prihatin melihat persoalan banjir yang hingga kini belum ditangani secara menyeluruh dan sistematis oleh pemerintah kota Palembang.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada upaya untuk menyampaikan persoalan tersebut agar segera ditindaklanjuti, namun hingga saat ini belum terlihat hasil yang signifikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dan berpotensi menimbulkan banjir berulang. Ia menilai penanganan yang dilakukan selama ini belum bersifat komprehensif dan tidak menyentuh akar permasalahan.
“Dengan FGD ini saya berharap ada solusi yang komperhensif yang di lakukan Pemkot Palembang dalam penanganan banjir di kota Palembang,” katanya. (*)
