Warganet – Pemulihan lahan kritis di Indonesia memasuki fase baru, sebab jika sebelumnya rehabilitasi kawasan rusak lebih banyak mengandalkan penanaman pohon secara konvensional.
Kini pemerintah mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), drone, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengembalikan fungsi jutaan hektare lahan yang mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan, bencana alam, kebakaran hutan, hingga dampak perubahan iklim.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengatakan pemulihan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan seremonial berupa penanaman pohon semata. Menurutnya, rehabilitasi lahan harus mampu mendorong tumbuhnya kepedulian masyarakat, memperkuat budaya gotong royong, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung.
“Pemulihan lahan bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga membangun kepedulian, memperkuat gotong royong, dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Transformasi tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Land Degradation Neutrality (LDN), yakni memulihkan sekitar 12,3 juta hektare lahan terdegradasi hingga 2040. Hingga 2025, jutaan hektare lahan telah direhabilitasi melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Kementerian Kehutanan mulai mengoptimalkan pemanfaatan AI dalam proses pemetaan kawasan prioritas rehabilitasi. Teknologi ini dipadukan dengan penggunaan drone yang mampu menyebarkan benih dari udara atau aerial seeding, sehingga pekerjaan rehabilitasi dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Pemanfaatan teknologi dinilai menjadi solusi penting mengingat luasnya kawasan hutan dan lahan yang memerlukan penanganan. Selain mempercepat proses rehabilitasi, sistem digital juga membantu meningkatkan akurasi dalam menentukan lokasi prioritas berdasarkan tingkat kerusakan maupun risiko bencana.
Strategi pemulihan lahan kritis juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan lingkungan menghadapi dampak perubahan iklim. Kawasan hulu sungai yang rawan longsor dan banjir menjadi salah satu prioritas rehabilitasi melalui penanaman vegetasi, pembangunan sarana konservasi tanah dan air, serta penguatan sistem peringatan dini.
Menghadapi ancaman musim kering yang diperkirakan meningkat dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah turut menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Upaya tersebut meliputi pembangunan embung, rehabilitasi kawasan mata air dan waduk, serta mendorong pembukaan lahan tanpa pembakaran guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam keberhasilan rehabilitasi. Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan melalui skema agroforestri, silvopasture, dan silvofishery. Pola tersebut memungkinkan pelestarian hutan berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
Inovasi lain juga terus dikembangkan, mulai dari pemanfaatan mikoriza untuk mempercepat reklamasi lahan bekas tambang hingga dukungan terhadap berbagai gerakan penghijauan yang digagas masyarakat, seperti wakaf pohon maupun sedekah pohon.
Dengan memadukan teknologi modern, penguatan peran masyarakat, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemulihan lahan kritis diharapkan tidak hanya mengembalikan kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. (***)
