Warganet – Bagi tim Center for Social Engagement (CSE) National Dong Hwa University (NDHU) Taiwan, upaya menjadikan Taiwan ramah bagi pekerja migran Indonesia (PMI) tidak bisa hanya dibicarakan di ruang-ruang seminar. Ia harus dimulai dari akar rumput, dari cerita para pekerja migran, keluarga yang ditinggalkan, hingga anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua di rumah.
Dengan semangat itu, tim CSE NDHU melakukan kunjungan ke Indonesia pada 7–14 Januari 2026. Lawatan ini membawa mereka menyusuri Jakarta, Bandung, Indramayu, hingga Cirebon, bertemu langsung dengan para pemangku kepentingan pekerja migran Indonesia.
Dalam siaran pers yang disampaikan Peneliti Doktoral NDHU, Vanny El Rahman, Minggu (18/1/2026), kunjungan tersebut merupakan bagian dari program University Social Responsibility (USR) NDHU. Program ini dirancang untuk membangun lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan inklusif bagi pekerja asing di Taiwan, khususnya PMI. Vanny sendiri turut mendampingi Tim CSE NDHU selama rangkaian kegiatan di Indonesia.
Data Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan hingga November 2025 mencatat, jumlah pekerja migran di Taiwan mencapai 865.811 orang. Dari angka itu, PMI menjadi kelompok terbesar dengan jumlah 332.993 orang. Mereka tersebar di berbagai sektor—108.228 orang bekerja di sektor produktif seperti manufaktur, anak buah kapal, dan konstruksi, sementara 183.820 orang lainnya berada di sektor kesejahteraan sebagai perawat, asisten rumah tangga, hingga pekerja panti jompo.
Direktur CSE NDHU, June KU, menilai belajar langsung dari pengalaman masyarakat Indonesia menjadi langkah awal yang penting. Di setiap daerah yang disambangi, dialog berlangsung intens—dengan mantan PMI, kantor penempatan, pusat pelatihan pekerja migran, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), organisasi non-pemerintah, hingga Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat.
Dari dialog itu, cerita-cerita yang muncul hampir seragam. Banyak PMI harus meminjam uang dalam jumlah besar sebelum berangkat, terjerat utang, bekerja di bawah tekanan, serta meninggalkan keluarga dalam waktu lama. Realitas inilah yang menurut June KU harus diputus mata rantainya.
“Yang saya pikirkan adalah bagaimana Taiwan bisa memberikan pelatihan kepada para PMI yang hendak pulang. Misalnya, kalau suaminya di Indonesia punya kebun, maka nanti istrinya diajarkan bagaimana merawat kebun yang benar. Sehingga, saat dia pulang, dia sudah punya modal dan pengetahuan untuk melanjutkan hidupnya,” kata June KU.
Gagasan tersebut ia sampaikan saat berdialog dengan para pekerja migran yang tergabung dalam komunitas Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di Indramayu, Jawa Barat, yang didukung oleh Migrant CARE.
Diskusi bersama Serikat Buruh Migran Indonesia dan Migrant CARE mengerucut pada dua persoalan utama. Pertama, kesejahteraan PMI sektor pengasuh (caregivers). Berbeda dengan pekerja formal, mereka belum dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibatnya, upah berada di bawah standar nasional, hari libur nyaris tidak ada, dan relasi kerja dengan majikan berlangsung timpang.
Kedua, persoalan keluarga yang ditinggalkan. Kebijakan Taiwan yang tidak mengizinkan pekerja kerah biru membawa keluarga membuat anak-anak PMI tumbuh bersama ayah atau kakek-nenek mereka. Tidak sedikit yang mengalami kekurangan kasih sayang dan pendampingan.
Di Indramayu, Tim CSE NDHU juga menyambangi SMK Negeri 1 Bongas. Mereka berdialog dengan para siswa yang berasal dari keluarga PMI. Kunjungan ini membawa pesan sederhana namun penting: Taiwan tidak hanya bisa menjadi tujuan bekerja, tetapi juga tempat belajar dan menimba ilmu.
Sementara itu, dialog dengan LD PBNU menyoroti aspek lain yang tak kalah krusial, yakni kebebasan beragama. June KU mencatat masih adanya praktik pelarangan beribadah dan penggunaan kerudung bagi PMI perempuan oleh sebagian majikan maupun agensi perekrutan.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, June KU menegaskan komitmen CSE NDHU untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak demi memperbaiki rezim ketenagakerjaan Taiwan dan meningkatkan kesejahteraan PMI.
“Apa yang bisa kami lakukan sebagai universitas yang berbasis di Hualien adalah kami akan memulainya dari komunitas yang ada di Hualien itu sendiri. Kami bisa membantu untuk membangun dialog dan kesepahaman dengan warga Taiwan di Hualien dan warga Indonesia yang ada di sana juga. Saya yakin kalau apa yang dilakukan di Hualien berhasil, pasti akan berhasil juga diterapkan di kota lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, “Hualien adalah daerah pedesaan dan banyak orang tua, sehingga tak heran kalau banyak PMI juga di sana. Hualien juga memiliki rekam jejak yang sangat inklusif dan terbuka dengan budaya dari luar. Karenanya, saya yakin memulainya dari Hualien adalah langkah yang tepat.”
Dari desa-desa di Indonesia hingga komunitas di Hualien, perjalanan ini menjadi satu pesan kuat: perubahan besar bagi PMI bisa dimulai dari mendengarkan cerita-cerita kecil yang selama ini terpinggirkan. (*)
