Warganet – Sarekat Hijau Indonesia (SHI) terus memperluas langkah strategisnya dalam merespons krisis ekologis yang kian memburuk di Indonesia. Melalui forum konsolidasi nasional di Jakarta, SHI memperkuat jejaring politik hijau internasional sekaligus mengonsolidasikan kekuatan daerah sebagai bagian dari upaya membangun gerakan politik lingkungan yang terorganisir dari tingkat global hingga lokal.
Bangun Jejaring Internasional Politik Hijau
Forum konsolidasi yang digelar di Pictum Caffe & Kitchen, Jakarta, pada Senin (19/01/2026), menjadi momentum penting bagi SHI dalam mempererat hubungan dengan partai politik hijau internasional. Dalam kegiatan tersebut, SHI menjalin komunikasi strategis dengan Australian Greens sebagai mitra diskusi dalam penguatan agenda keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia, Ade Indriani Zuchri, menegaskan bahwa kerja sama lintas negara diperlukan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang bersifat global, namun berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat lokal.
Konsolidasi Nasional Perkuat Basis Daerah
Selain dihadiri langsung oleh jajaran pengurus pusat, forum ini juga diikuti oleh 14 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SHI secara daring. Kehadiran DPW dari berbagai daerah mencerminkan upaya serius organisasi dalam memperkuat konsolidasi internal, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi episentrum konflik agraria dan kerusakan lingkungan.
SHI menilai penguatan struktur daerah menjadi kunci untuk memastikan agenda politik hijau tidak berhenti di level wacana, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kerja-kerja advokasi dan kebijakan konkret di tingkat lokal.
Belajar dari Pengalaman Australian Greens
Mantan Senator Australia, Janet Elizabeth Rice, yang hadir dalam forum tersebut, membagikan pengalaman Australian Greens dalam membangun kekuatan politik berbasis lingkungan. Ia menjelaskan bagaimana isu iklim, keadilan sosial, dan partisipasi warga dapat menjadi fondasi utama dalam memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak pada keberlanjutan.
Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan kondisi Indonesia, terutama dalam menjadikan isu lingkungan sebagai agenda politik utama, bukan sekadar isu pelengkap dalam pembangunan.
Menjawab Krisis Ekologi Melalui Jalur Politik
Dalam forum tersebut, SHI menegaskan pandangannya bahwa persoalan banjir, kebakaran hutan dan lahan, konflik agraria, hingga perampasan ruang hidup rakyat tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan respons kebijakan yang kuat, terkoordinasi, dan berpihak pada keadilan ekologis.
SHI memandang jalur politik sebagai instrumen penting untuk mendorong perubahan struktural, mulai dari kebijakan tata kelola sumber daya alam hingga perlindungan hak masyarakat terdampak krisis lingkungan.
Agenda Politik Hijau Menuju 2026
Melalui konsolidasi ini, Sarekat Hijau Indonesia mulai merumuskan agenda politik hijau bersama menuju tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan kader dan kepemimpinan daerah, perluasan kerja sama internasional, serta dorongan kebijakan publik yang menempatkan lingkungan dan keadilan sosial sebagai prioritas utama.
SHI berharap langkah ini dapat memperkuat posisi gerakan politik hijau di Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis ekologi yang semakin kompleks.
