Warganet – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bertindak sebagai pimpinan apel pada kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat 2026” dalam rangka pengamanan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, yang digelar di halaman Griya Agung, Palembang, Kamis (12/3/2026) sore.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Ia menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen serta sinergisitas lintas sektor dalam menyukseskan Operasi Ketupat 2026.
Dengan kesiapan tersebut diharapkan pelaksanaan mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dapat berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar.
Dalam amanat Kapolri juga disampaikan bahwa situasi global saat ini menunjukkan eskalasi yang meningkat, mulai dari konflik antara Israel dan Palestina hingga ketegangan yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Konflik tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk gejolak harga minyak dunia yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar rupiah, inflasi, serta daya beli masyarakat.
Meski pada 10 Maret 2026 harga minyak dunia sempat mengalami penurunan, kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai mengingat situasi global masih belum sepenuhnya stabil.
Menyikapi dinamika tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai langkah diplomasi dengan mengedepankan politik luar negeri bebas aktif serta prinsip non-blok guna memitigasi dampak eskalasi global sekaligus mendorong terciptanya perdamaian dunia.
Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai upaya diplomasi internasional, termasuk mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel melalui pendekatan Two State Solution serta membuka komunikasi dengan negara-negara kawasan Teluk, ASEAN, dan negara Barat dalam mencari solusi atas konflik yang terjadi.
Di sisi lain, pemerintah juga menempuh langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk memperkuat diplomasi perdagangan guna membuka peluang bagi dunia usaha dan industri nasional sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pemerintah juga menjaga stabilitas harga energi melalui kebijakan subsidi. Berdasarkan data Pertamina, stok BBM dan LPG nasional masih mencukupi sehingga masyarakat diimbau membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.
Lebih lanjut disampaikan bahwa perayaan Idulfitri merupakan agenda nasional penting yang mampu mendorong perputaran ekonomi secara signifikan di berbagai daerah.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang, atau turun sekitar 1,75 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 146,4 juta orang. Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan peningkatan realisasi pergerakan masyarakat, terutama dengan adanya berbagai stimulus kebijakan seperti diskon tarif tol, potongan harga tiket transportasi umum, serta kebijakan work from anywhere.
Untuk menjamin keamanan dan kelancaran perayaan Idulfitri serta libur Lebaran, Polri bersama TNI dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan 161.243 personel gabungan.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 14–15 Maret 2026 dan 18–19 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24–25 Maret 2026 dan 28–29 Maret 2026.
Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan (Pos Pam), 779 Pos Pelayanan (Pos Yan), dan 343 Pos Terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat.
Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada 185.607 objek vital, termasuk masjid, lokasi salat Idulfitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, serta bandara.
Untuk mendukung kelancaran Operasi Ketupat, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengaturan lalu lintas selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2026/1447 H. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan operasional angkutan barang, penerapan sistem one way, contra flow, serta ganjil-genap, penundaan proyek konstruksi, pengaturan penyeberangan laut, hingga pengalihfungsian sementara jembatan timbang sebagai tempat istirahat bagi pengguna jalan.
Kapolri juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting serta BBM. Selain itu, aparat diminta mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti kejahatan konvensional, premanisme, balap liar, dan konflik antar kelompok melalui patroli rutin di titik-titik rawan.
Personel juga diminta mendata rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pemudik serta menyediakan layanan penitipan kendaraan di kantor kepolisian guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Berdasarkan prediksi BMKG, potensi cuaca saat arus mudik Lebaran diperkirakan berawan hingga hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dengan menyiapkan tim tanggap darurat serta sarana pendukung penanganan bencana.
Kapolri juga mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2026, mulai dari TNI-Polri, kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Pramuka hingga mitra kamtibmas lainnya.
“Keberhasilan Operasi Ketupat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam setiap pelaksanaan tugas, bersama kita wujudkan Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” tegasnya.
Usai apel, Gubernur Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel melakukan pemeriksaan pasukan serta penyematan pita Operasi Ketupat 2026 sebagai tanda dimulainya operasi pengamanan tersebut. (*)
