Warganet – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Sumatera, sekaligus mengantisipasi dampak cuaca ekstrem dan lonjakan kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sumatera Tahun 2026 di Hotel Arista, Palembang, Rabu (11/2/2026).
Rapat ini membahas penguatan ketahanan pangan, kesiapan pasokan menjelang HBKN, serta mitigasi risiko curah hujan ekstrem yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan.
Dalam paparannya, Edward Candra menyampaikan capaian Sumsel sepanjang 2025 yang berhasil menjadi penghasil beras terbesar di Sumatera serta menempati peringkat ketiga nasional dalam peningkatan produksi padi.
“Produksi padi Sumsel pada 2025 mencapai 3.586.332 ton atau meningkat 23,69 persen secara year on year. Capaian ini menegaskan peran strategis Sumsel sebagai lumbung pangan yang siap memasok kebutuhan daerah lain, khususnya wilayah terdampak bencana di Sumatera,” ujar Edward.
Ia menambahkan, pada 2026 Pemprov Sumsel akan terus mendorong program cetak sawah sebagai motor peningkatan produksi. Selain itu, kerja sama antar daerah (KAD) juga diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan beras di seluruh wilayah Sumatera.
Menghadapi potensi inflasi menjelang Idulfitri, TPID Sumsel disebut akan mengintensifkan pasar murah dengan fokus pada komoditas berisiko tinggi seperti cabai, bawang, telur, dan daging ayam. Program ini dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMD pangan, Bulog, dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Edward juga menekankan pentingnya sinkronisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
“Kami mendorong dapur MBG menjangkau pesantren-pesantren di Sumsel. Untuk itu, dukungan permodalan dari BUMN dan BUMD sangat dibutuhkan agar pesantren mampu mandiri dalam menyuplai bahan baku seperti telur dan kebutuhan lainnya,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan permintaan dan ketersediaan pasokan agar tidak memicu inflasi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat integrasi program daerah dan nasional demi mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di tengah tantangan iklim global. (*)
