Jakarta Timur, Warganet – Jalur akses di pinggir rel kereta api yang selama ini diduga dimanfaatkan sebagai jalan keluar masuk pelaku tawuran di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, akan ditutup oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terulangnya tawuran di sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terus memperkuat upaya pencegahan tawuran di wilayah tersebut, salah satunya dengan menutup pagar atau tembok pembatas jalur rel kereta api yang mengalami kerusakan.
Lurah Pondok Kopi, Sandy Adamsyah, menjelaskan tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai beberapa waktu lalu melibatkan warga Kelurahan Pulogebang dan Penggilingan, Kecamatan Cakung, dengan warga Kelurahan Bintara, Kota Bekasi. Menurutnya, akses melalui pagar rel kereta api yang rusak menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaku memasuki lokasi tawuran.
“Kami bersama unsur Bhabinkamtibmas, LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan), dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta TNI-POLRI telah meninjau lokasi pagar yang rusak. Untuk sementara akan dilakukan penutupan sebagai langkah pencegahan, sembari berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu PT KAI agar dilakukan perbaikan secara permanen,” ujar Sandy, Kamis (23/7/2026).
Ia mengatakan pihak kelurahan telah berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Klender Baru dan akan mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar dilakukan perbaikan permanen pada pagar pembatas di sepanjang jalur rel wilayah Pondok Kopi.
Selain penutupan akses, Pemerintah Kelurahan Pondok Kopi juga akan membentuk posko pemantauan terpadu di titik rawan tawuran. Posko tersebut akan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat untuk melakukan pengawasan secara bergiliran.
“Kami juga mengajak seluruh unsur di wilayah Pondok Kopi untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Nantinya akan dibuat jadwal piket guna memantau wilayah yang rawan terjadi tawuran,” jelasnya.
Ia juga mengajak Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat koordinasi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan guna mencari akar persoalan serta menyusun langkah pencegahan tawuran secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pondok Kopi, Ega Harimurti, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, para pelaku tawuran bukan berasal dari warga Kelurahan Pondok Kopi, melainkan menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi bentrokan.
“Kami sangat prihatin karena Pondok Kopi hanya dijadikan arena tawuran. Jangan sampai kondisi ini memengaruhi anak-anak dan remaja di wilayah kami untuk ikut terlibat,” ujarnya.
Ega menambahkan, penanganan tawuran harus dilakukan secara lintas wilayah dan melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta pemerintah wilayah yang warganya terlibat dalam tawuran.
“Saya berharap kolaborasi semua pihak dapat segera diwujudkan sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta Timur dan Kota Bekasi dapat terus terjaga,” ungkapnya. (*)
