Probolinggo, Warganet – Pemerintah Kota Probolinggo menyiapkan langkah terpadu untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), mulai dari pengemis, anak terlantar, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mereka yang ditemukan di jalan akan dibawa ke shelter untuk menjalani asesmen sebelum mendapatkan penanganan dan rehabilitasi sesuai kebutuhannya melalui kerja sama dengan Yayasan Amanah Abdul Aziz “Pondok Pering”.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Probolinggo yang bersih dari PMKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga berkomitmen memberikan pembinaan agar mereka dapat hidup mandiri dan produktif.
“Syarat suatu kota harus bebas dari peminta-minta, pengemis, orang terlantar tidak punya rumah. Kita usahakan Kota Probolinggo bebas dari pengemis, anak gelandangan dan lainnya. Kita siapkan protapnya,” ujar Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, saat meninjau shelter milik Dinas Sosial PPPA, Jumat (31/7).
Usai meninjau shelter, Wali Kota bersama jajaran perangkat daerah mengunjungi Yayasan Amanah Abdul Aziz atau Pondok Pering di Kelurahan Kanigaran. Yayasan tersebut selama ini menangani rehabilitasi gangguan mental dan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keagamaan dengan metode inabah.
Menurut Aminuddin, Pemkot akan segera menyusun perjanjian kerja sama dengan yayasan sekaligus membantu proses administrasi dan perizinan agar layanan rehabilitasi dapat berjalan optimal.
“Ke depan, ada yang ketemu di jalan (pengemis dan lainnya) kita angkut dan siapkan shelter di Dinsos. Nanti kita cari apakah ada masalah kesehatan, kecanduan narkoba atau lainnya. Kita juga akan kerja sama dengan BNN supaya mereka bisa melalui proses pengobatan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan setiap PMKS yang masuk ke shelter akan menjalani asesmen awal bersama Dinas Kesehatan dan psikolog. Pemeriksaan meliputi identitas kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pembinaan lanjutan.
Setelah proses asesmen, pemerintah akan menentukan bentuk intervensi yang diperlukan, baik pembinaan fisik, rehabilitasi mental, maupun pemberdayaan sosial agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.
“Kami yakin dan optimistis langkah ini akan membuat wajah baru kota yang bersih dari PMKS dan PPKS,” ujar Siti Romlah.
Pengasuh Pondok Pering, Ustaz Agung, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai dukungan pemerintah menjadi bukti nyata kepedulian terhadap ODGJ, anak jalanan, kaum dhuafa, gelandangan, hingga manusia silver yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh.
“Semoga kerja sama ini berjalan lancar, diberkahi, dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tuturnya.
