Jakarta, Warganet – Kuda laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar internasional. Potensi tersebut mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengajak pemerintah memperkuat pendataan biota laut tersebut agar potensi yang dimiliki Indonesia dapat diketahui secara lebih akurat.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Reny Puspasari, mengatakan kuda laut merupakan salah satu biota laut dengan disparitas harga yang cukup mencolok antara tingkat nelayan dan pasar ekspor.
Melansir laman resmi BRIN, Reny mengungkapkan harga kuda laut di tingkat nelayan berkisar Rp5.000 hingga Rp15.000 per ekor. Namun, ketika masuk ke rantai pasar ekspor internasional, nilainya dapat melonjak hingga berpuluh-puluh kali lipat.
“Di tingkat nelayan harganya terbilang sangat rendah, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per ekor. Namun, begitu masuk ke rantai pasar ekspor internasional, harganya bisa melonjak hingga berpuluh-puluh kali lipat,” kata Reny dalam Lokakarya “Teknik Identifikasi, Pengukuran, dan Monitoring Kuda Laut” di Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut Reny, tingginya nilai ekonomi kuda laut di pasar internasional menjadikan biota tersebut sebagai “komoditas emas” komersial.
Karena itu, BRIN mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah daerah melalui dinas kelautan dan perikanan untuk mulai memperkuat pengumpulan data kuda laut.
“Kuda laut ini belum masuk ke dalam sistem data perikanan nasional. Oleh karena itu, kita mengajak rekan-rekan di KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mulai melakukan pengumpulan data agar tahu persis potensi sesungguhnya yang kita miliki,” ujar Reny.
Banyak Tertangkap sebagai Bycatch
Reny menjelaskan, sebagian besar yang ditangkap di Indonesia merupakan hasil tangkapan sampingan atau bycatch. Hanya sejumlah wilayah tertentu yang diketahui menargetkan kuda laut secara khusus, seperti Bintan, Kalimantan, dan Makassar.
Kondisi tersebut membuat pengumpulan data menjadi penting untuk mengetahui sebaran dan potensi kuda laut di berbagai wilayah perairan Indonesia.
Menariknya, kajian BRIN juga menemukan bahwa habitat kuda laut tidak terbatas pada perairan dangkal seperti yang selama ini banyak dipahami.
Kuda laut juga ditemukan di perairan lepas dan bahkan ikut tertangkap menggunakan alat tangkap pukat cincin (purse seine) nelayan di Selat Bali.
Temuan tersebut menunjukkan perlunya pemantauan yang lebih luas untuk memperoleh gambaran mengenai keberadaan biota tersebut di perairan Indonesia.
Pendataan Bisa Dilakukan dalam Pemantauan Rutin
BRIN menilai penguatan pendataan biota tersebut tidak harus menambah beban operasional secara besar.
Petugas penyuluh maupun enumerator perikanan dapat memasukkan indikator pendataan ke dalam kegiatan pemantauan rutin bulanan.
Pendataan dapat dilakukan melalui identifikasi dan pengukuran morfometri serta perhitungan Catch per Unit Effort (CPUE). Data tersebut nantinya dapat membantu memberikan gambaran mengenai tingkat tangkapan dan keberadaan biota tersebut di suatu wilayah.
Selain aspek teknis, BRIN juga menekankan pentingnya etika ilmiah ketika melakukan pengumpulan informasi dari nelayan.
Reny menyebut prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) perlu diperhatikan dalam proses interaksi dengan masyarakat nelayan.
Menurutnya, data yang dikumpulkan dengan standar ilmiah dan etika yang baik akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menyampaikan kondisi populasi biota tersebut di tingkat internasional.
“Pendataan yang memenuhi standar ilmiah dan etika internasional menjadi syarat mutlak agar data populasi kita diakui di forum diplomasi internasional seperti CITES,” tegasnya.
Penguatan data diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan potensi biota laut tersebut sekaligus merancang kebijakan pemanfaatan yang lebih terukur. Dengan demikian, nilai ekonomi komoditas ini dapat dikembangkan tanpa mengabaikan keberlanjutan populasinya di perairan Indonesia.
